Netizen di seluruh Indonesia tengah dibuat gempar dengan kontroversi yang melibatkan Marco Marewou Karundeng, seorang anggota Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw. Kontroversi ini bermula dari unggahan provokatif Marco terhadap umat Islam, yang memicu reaksi emosional dari masyarakat online.
Dalam unggahannya, Marco secara terang-terangan menyatakan bahwa Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw akan mengincar siapa saja yang berjilbab dan berkopiah. Jilbab dan kopiah, sebagai simbol identitas umat Islam, menjadi pusat perhatian netizen. Yang lebih mencengangkan, unggahan ini dibuat oleh Marco saat terjadi bentrok di Manado, dimana Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw terlibat dalam konflik dan melakukan serangan terhadap massa aksi Palestina.
Unggahan Marco ini membuatnya tengah menjadi target perburuan netizen. Beberapa akun online, seperti @cattheseekers, bahkan meminta bantuan netizen untuk mencari Marco Marewou Karundeng dan membawanya ke hadapan hukum. Permintaan tersebut mendapat tanggapan hangat dari sejumlah netizen yang merasa tersinggung dengan sikap provokatif Marco.
Meski begitu, tidak semua netizen mendukung aksi main hakim sendiri. Beberapa mengingatkan agar tidak mencampuradukkan konflik agama dengan situasi politik yang sedang panas menjelang Pemilu 2024. Salah satu peringatan tersebut datang dari akun @berlianidris yang menekankan perlunya penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Ia berpendapat bahwa tindakan kekerasan bukanlah solusi, dan menyarankan agar masyarakat menahan diri agar konflik tidak semakin meluas.
Bahkan, @berlianidris mengusulkan untuk mengadakan demonstrasi besar jika Marco tidak segera ditangkap dan diadili atas sikap provokatifnya. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa merugikan masyarakat secara luas.
Situasi ini memunculkan keprihatinan akan dampak konflik tersebut terhadap masyarakat umum. Sementara beberapa netizen bersikeras untuk memburu Marco, yang lain berusaha menjaga agar konflik tidak membesar dan tidak merugikan pihak yang tidak terlibat. Munculnya tuntutan untuk penegakan hukum yang adil dan perlunya menjaga ketertiban social di tengah gejolak politik menjadi sorotan dalam kontroversi ini.